SpesialBerita,- Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, kembali menjadi sorotan dunia internasional setelah secara terbuka menyatakan keinginannya untuk mengambil alih kontrol Greenland, wilayah semi-otonom yang berada di bawah Kerajaan Denmark. Pernyataan ini mencuat lagi pada awal 2026, memicu reaksi keras dari pemerintah Denmark dan pemimpin Greenland, serta perhatian luas dari komunitas internasional karena potensinya mengubah dinamika geopolitik di kawasan Arktik.
Trump: “Greenland Harus Dimiliki AS”
Trump berulang kali menyatakan bahwa Greenland – pulau terbesar di dunia – tidak hanya strategis secara geografis, tetapi juga penting untuk keamanan nasional Amerika Serikat. Dalam pernyataan yang dipublikasi awal Januari 2026, Trump menegaskan bahwa AS perlu mengambil tindakan terhadap Greenland “baik dengan cara mudah maupun cara yang lebih sulit,” jika diperlukan.
Presiden AS tersebut mengklaim, tanpa bukti kuat yang diverifikasi oleh intelijen NATO, bahwa kekuatan militer Rusia dan China aktif di sekitar wilayah Arktik, sehingga menurut Trump U.S. harus menguasai Greenland untuk mencegah “pengaruh asing.” Klaim ini kemudian dibantah oleh para diplomat Nordik yang mengatakan tidak ada bukti keberadaan kapal perang China atau Rusia di sekitar pulau tersebut.
Pernyataan Trump ini muncul di tengah kebijakan luar negeri AS yang lebih agresif, setelah serangkaian operasi militer termasuk penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro, yang semakin memicu kekhawatiran di Eropa dan Asia tentang arah kebijakan Amerika.
Posisi Greenlan dan Denmark: “Tidak Ada Anexasi!”
Reaksi terhadap pernyataan Trump datang cepat dan tegas. Perdana Menteri Greenland, Jens Frederik Nielsen, menggarisbawahi bahwa tekanan politik semacam ini tidak bisa diterima dan tidak menghormati prinsip hukum internasional serta hak rakyat Greenland untuk menentukan nasibnya sendiri. Pemerintah Greenland menegaskan dialog hanya bisa berlangsung melalui saluran diplomatik yang tepat dan menghormati kedaulatan serta hukum internasional.
Lebih keras lagi, lima partai politik utama Greenland bahkan mengeluarkan pernyataan bersama yang menolak gagasan Trump secara menyeluruh: “Kami tidak ingin menjadi orang Amerika… kami ingin menjadi Greenlanders.” Komentar tersebut mempertegas keinginan kuat mayoritas warga Greenland untuk mempertahankan identitas nasional dan kontrol atas masa depan politik mereka sendiri.
Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, memperingatkan bahwa aneksasi atau upaya paksa AS terhadap Greenland dapat menghancurkan hubungan transatlantik dan bahkan merusak aliansi NATO, mengingat Denmark adalah salah satu anggota pendiri aliansi tersebut.
Sikap Masyarakat Greenland
Survei terbaru dan berbagai laporan media internasional menunjukkan bahwa mayoritas besar penduduk Greenland menentang gagasan menjadi bagian dari Amerika Serikat, meskipun sejumlah kecil mendukung kemerdekaan dari Denmark. Penduduk lokal umumnya menyuarakan bahwa masa depan politik Greenland seharusnya ditentukan oleh rakyat Greenland sendiri, dan bukan oleh kekuatan asing.
Sebelumnya, pada 2019, Trump sempat mengusulkan pembelian Greenland ketika ia masih Presiden AS. Kala itu proposal tersebut langsung ditolak oleh Denmark dan para pemimpin Greenland, yang menegaskan bahwa “Greenland bukan untuk dijual.” Usulan tersebut dipandang oleh banyak pengamat sebagai langkah provokatif yang sama sekali tidak menghormati kedaulatan wilayah.
Strategi dan Alasan di Balik Ambisi AS
Trump dan para penasihatnya menyatakan bahwa kepemilikan Greenland penting untuk kepentingan strategis militer dan keamanan nasional AS. Greenland berada di lokasi kunci antara Samudra Atlantik dan Kutub Utara, serta dekat dengan rute pelayaran strategis yang disebut GIUK Gap (Greenland, Islandia, Inggris), yang esensial untuk keamanan Atlantik Utara.
Selain itu, pulau ini diyakini kaya akan cadangan mineral penting seperti rare earth elements, uranium, dan sumber daya energi lainnya, yang menarik minat banyak negara besar termasuk AS. Trump pun kadang menyamarkan motivasi ekonomi sebagai alasan keamanan.
Sementara AS sudah memiliki kehadiran militer melalui perjanjian dengan Denmark (termasuk pangkalan udara militer AS di Greenland), Trump menilai hubungan tersebut tidak cukup tanpa kontrol politik langsung atas pulau.
Opsi yang Dipertimbangkan AS
Menurut laporan, Gedung Putih mengeksplorasi berbagai opsi dalam upaya menguasai Greenland, termasuk kemungkinan negosiasi, kompensasi kepada warga atau bahkan tindakan militer. Opsi yang dibahas termasuk memberi insentif finansial kepada penduduk Greenland jika mereka bersedia bergabung dengan AS, dengan angka yang dibicarakan mencapai hingga USD 100.000 per orang.
Namun strategi seperti ini dipandang terlalu transaksional dan berpotensi merendahkan martabat masyarakat setempat, selain tetap menghadapi penolakan tegas Dari Denmark dan rakyat Greenland.
Risiko pada Hubungan Internasional
Rencana Trump memicu kekhawatiran besar di Eropa. Pejabat Denmark menyatakan bahwa dorongan untuk menguasai Greenland “amat tidak masuk akal” dan dapat menjadi ancaman terhadap persatuan NATO serta stabilitas keamanan global.
Beberapa sekutu Eropa bahkan secara terbuka menyatakan dukungan terhadap Denmark dan Greenland, menekankan bahwa keputusan tentang masa depan pulau itu harus diambil oleh warga Greenland sendiri, bukan di bawah tekanan luar.
Artikel ini menggambarkan bagaimana isu geopolitik, kedaulatan nasional, serta aspirasi rakyat lokal berkaitan erat dalam konflik wacana yang melibatkan AS, Denmark, dan Greenland. Trump masih menegaskan posisinya, namun oposisi kuat dari pihak berwenang Denmark dan suara rakyat Greenland menunjukkan kompleksitas isu ini di panggung dunia. Apabila kamu ingin analisis lebih mendalam tentang implikasi geopolitik atau pandangan internasional, tinggal bilang saja!
About the Author
