Gelombang Aksi Buruh Menguat! Ribuan Massa Akan Demo

SpesialBerita,- Gelombang aksi unjuk rasa besar-besaran dipastikan akan kembali mengguncang Jakarta. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh mengumumkan rencana demonstrasi nasional yang akan digelar selama dua hari berturut-turut, yakni pada 29 dan 30 Desember 2025. Aksi ini akan dipusatkan di kawasan strategis Ibu Kota, yakni Istana Negara dan Gedung DPR RI.

Rencana aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap kebijakan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026, khususnya di wilayah DKI Jakarta, serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di seluruh Jawa Barat. Menurut para buruh, kebijakan upah yang ditetapkan pemerintah dinilai belum mencerminkan kebutuhan hidup layak pekerja.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan bahwa jumlah massa yang akan turun ke jalan diperkirakan mencapai puluhan ribu orang. Ia menyebut, pada hari pertama aksi akan diikuti sekitar 1.000 buruh, sementara pada hari kedua jumlah peserta bisa melonjak hingga 10.000 orang.

“Puluhan ribu buruh akan melakukan aksi demonstrasi selama dua hari berturut-turut, pada 29 dan 30 Desember 2025, di Istana Negara, Jakarta,” ujar Said dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (28/12/2025).

Menurut Said, aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan bentuk kekecewaan pekerja terhadap kebijakan pengupahan yang dinilai tidak berpihak pada buruh. Ia menilai kenaikan UMP 2026 belum mampu menutupi kebutuhan hidup layak, terutama di tengah meningkatnya harga kebutuhan pokok, biaya perumahan, dan transportasi.

KSPI juga menolak penerapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta 2026 yang dianggap tidak realistis. Selain itu, organisasi buruh tersebut turut menentang penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di wilayah Jawa Barat, yang menurut mereka berpotensi merugikan pekerja sektor industri dan manufaktur.

“Upah yang ditetapkan pemerintah belum mencerminkan keadilan sosial bagi kaum buruh. Kenaikan harga kebutuhan pokok jauh lebih cepat dibandingkan kenaikan upah,” kata Said.

Aksi demonstrasi ini diperkirakan akan melibatkan berbagai elemen buruh dari sektor manufaktur, jasa, transportasi, hingga industri padat karya. Mereka akan membawa sejumlah tuntutan, mulai dari peninjauan ulang kebijakan pengupahan, penerapan upah layak berbasis kebutuhan hidup layak (KHL), hingga evaluasi kebijakan ketenagakerjaan nasional.

Pihak kepolisian dan pemerintah daerah diperkirakan akan melakukan pengamanan ekstra mengingat lokasi aksi berada di pusat pemerintahan dan berpotensi menimbulkan kepadatan lalu lintas. Masyarakat pun diimbau untuk mengantisipasi kemungkinan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan Monas, Istana Negara, dan Gedung DPR/MPR.

Hingga kini, pemerintah belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan tersebut. Namun, aksi besar ini diprediksi menjadi salah satu unjuk rasa buruh terbesar menjelang pergantian tahun, sekaligus menjadi sinyal kuat tekanan terhadap kebijakan pengupahan nasional tahun 2026.