SpesialBerita,- Dua bayi perempuan yang dirawat di Unit Perawatan Intensif Neonatal (NICU) Rumah Sakit Negeri Maharaja Yeshwantrao (MYH) di Indore meninggal dunia setelah diduga mengalami gigitan tikus. Insiden ini telah memicu kecaman publik, tuntutan pertanggungjawaban, serta penyelidikan resmi oleh otoritas kesehatan dan pengadilan tinggi negara bagian.
Kronologi Peristiwa
Menurut laporan dari rumah sakit dan media lokal, gigitan tikus terjadi pada malam 30–31 Agustus di NICU MYH. Salah satu bayi mengalami luka di tangan, sedangkan bayi lainnya mendapatkan gigitan di bahu.
Bayi pertama wafat pada hari Selasa berikutnya, sedangkan bayi kedua meninggal sekitar pukul 13.00 waktu setempat keesokan hari. Kedua bayi diketahui memiliki kelainan bawaan (congenital), yang menurut dokter rumah sakit memperburuk kondisi kesehatan mereka.
Reaksi Keluarga: Tuduhan Penyalahan dan Penyesatan
Keluarga salah satu korban, seorang petani bernama Sajid Khan asal Distrik Dewas, menuduh manajemen rumah sakit lalai dan bahkan menutup-nutupi fakta gigitan tikus. Khan mengaku baru menyadari adanya luka gigitan ketika kain kafan dan perban bayi dibuka sebelum pemakaman: “Luka-luka akibat gigitan tikus terlihat di jari-jari dan telapak tangan,” ujarnya.
Menurut Khan, manajemen awalnya memberi tahu bahwa penyebab kematian adalah infeksi darah (septicemia), tanpa menyebut gigitan tikus. Karena ketidakpercayaan, keluarga menolak otopsi dan membawa pulang jenazah. Organisasi suku lokal, Jai Adivasi Yuva Shakti (JAYS), mendampingi keluarga dan menuntut penghentian sementara pejabat senior rumah sakit, termasuk pengawas NICU dan kepala administrasi.
Tindakan Institusional: Sanksi & Penyelidikan
Sebagai respons atas kontroversi ini, penyelidikan internal segera dibentuk. Suatu panitia tinggi yang terdiri atas lima dokter dan seorang perawat ditunjuk untuk menyelidiki bagaimana tikus bisa masuk ke NICU.
Beberapa staf rumah sakit juga telah dikenai tindakan disipliner. Dua perawat digantung tugas, dan penyelia perawat (nursing superintendent) dicopot. Surat “show-cause” dikeluarkan untuk sejumlah petugas, termasuk kepala bedah anak (paediatric surgery).
Perusahaan swasta yang bertugas sebagai kontraktor kebersihan, keamanan, dan pengendalian hama (pest control) juga kena denda sebesar ₹ 1 lakh (sekitar ratusan ribu rupee) dan diberi pemberitahuan pemutusan kontrak.
Selain itu, Mahkamah Tinggi Madhya Pradesh mengeluarkan pemberitahuan (notice) atas dugaan kelalaian serius (gross negligence). Hakim menyebut peristiwa ini sebagai kegagalan mendasar dari sistem kesehatan publik yang menyangkut hak hidup bayi.
Pengawasan Hak Asasi Manusia & Reaksi Publik
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia India (NHRC) ikut turun tangan. Mereka telah mengirimkan surat kepada pejabat tinggi kesehatan di Madhya Pradesh, termasuk sekretaris jenderal kesehatan, untuk menyampaikan laporan tindakan (action-taken report) dalam waktu 10 hari.
Sementara itu, organisasi JAYS menggelar protes di depan rumah sakit, menuntut pencabutan jabatan kepala dan pendaftaran kasus pembunuhan tak disengaja (culpable homicide).
Secara politik, tragedi ini memicu kecaman. Beberapa tokoh menyebut insiden tersebut sebagai “kelalaian tak termaafkan” dalam sistem rumah sakit publik terbesar di negara bagian.
Langkah Perbaikan & Pencegahan
Sebagai tindakan pencegahan, manajemen MYH telah menginstruksikan agar semua petugas medis dan perawat melapor segera jika melihat tikus di bangsal mana pun. Mereka juga diperingatkan untuk menahan warga pendamping pasien agar tidak membawa makanan luar ke dalam area perawatan, karena sisa makanan dianggap sebagai pemicu datangnya tikus.
Rumah sakit juga mulai memasang jeruji besi (iron net) pada jendela bangsal rawat bayi dan memperketat protokol sanitasi.
Kesimpulan dan Implikasi
Kasus ini menyoroti masalah serius dalam sistem fasilitas kesehatan publik, terutama dalam hal sanitasi, pemeliharaan fasilitas, dan pengawasan kontraktor eksternal. Dua kematian bayi ini bukan hanya tragedi pribadi — mereka telah memicu perdebatan luas mengenai akuntabilitas rumah sakit pemerintah.
Dengan keterlibatan Mahkamah Tinggi dan NHRC, ada harapan bahwa penyelidikan akan mengarah pada reformasi nyata: perbaikan kebersihan, tanggung jawab operator hama, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap infrastruktur rumah sakit.
Namun, bagi keluarga korban, tidak ada kompensasi sekalipun yang dapat menghapus trauma kehilangan buah hati mereka. Mereka menuntut keadilan — dan masyarakat kini menuntut sistem yang lebih dapat diandalkan agar kejadian serupa tidak terulang.
About the Author
