SpesialEdukasi,- Pemerintah Indonesia meluncurkan ambisi untuk membentang seawall (tembok laut) raksasa sepanjang pesisir utara Pulau Jawa — langkah yang digembar-gemborkan sebagai penangkal banjir, abrasi, dan ancaman tenggelamnya kota-kota pesisir seperti Jakarta. Namun proyek yang disebutkan menelan biaya puluhan miliar dolar ini menimbulkan perdebatan tajam: apakah seawall adalah solusi jangka panjang, atau sekadar menutup masalah mendasar seperti penurunan muka tanah dan pengelolaan air yang buruk?
Gambaran proyek dan skala biaya
Rencana terbaru mengusulkan pembangunan pertahanan pantai yang membentang ratusan kilometer dari Banten hingga Jawa Timur, yang diperkirakan membutuhkan investasi besar—angka yang beredar berkisar puluhan miliar hingga puluhan miliar dolar AS—dan diproyeksikan berlangsung puluhan tahun. Pemerintah bahkan berencana mendirikan otoritas khusus untuk mengelola proyek ini dan mengajak investor asing untuk berpartisipasi.
Proyek ini bukan hal baru: konsep besar untuk melindungi Jakarta dari banjir laut sudah lama dirancang dalam kerangka NCICD (National Capital Integrated Coastal Development), termasuk gagasan tembok laut berbentuk “Garuda” dan penciptaan laguna besar di dalam tembok sebagai reservoir pompa untuk menampung limpasan 13 sungai Jakarta. Konsep-konsep itu kembali mengemuka dan dimodifikasi seiring meningkatnya tekanan iklim dan penurunan tanah.
Manfaat yang dijanjikan — dan batasannya
Pendukung proyek menekankan manfaat langsung: mengurangi frekuensi banjir pasang, menahan intrusi air laut, dan melindungi infrastruktur serta lahan produktif di pesisir utara Jawa. Dalam konteks Jakarta yang mengalami kombinasi kenaikan muka air laut dan penurunan muka tanah (land subsidence), tembok laut memang mampu menahan gelombang dan pasang ekstrem di lokasi-lokasi tertentu.
Namun para ilmuwan dan pengamat mengingatkan bahwa seawall tidak menyelesaikan akar masalah—seperti ekstraksi air tanah berlebih yang mempercepat penurunan tanah—sehingga efektivitas tembok bisa berkurang jika sumber penyebab tidak ditangani. Model hidrodinamika juga menunjukkan risiko terbentuknya “laguna septik” dan perubahan pola sedimen yang merugikan ekosistem pesisir dan mata pencaharian nelayan.
Dampak sosial dan lingkungan yang perlu diantisipasi
Kasus-kasus pembanguan pertahanan pantai di berbagai negara memperlihatkan konsekuensi sosial: penggusuran komunitas pesisir, penurunan hasil tangkapan ikan akibat perubahan habitat, serta potensi kehilangan akses publik ke pesisir. Di lapangan, keluhan nelayan yang menangkap ikan lebih sedikit saat konstruksi besar berlangsung sudah terdengar, sementara kelompok lingkungan menuntut analisis dampak lingkungan yang lebih komprehensif dan partisipasi publik yang nyata.
Akademisi menggarisbawahi kebutuhan program pendampingan: jika seawall dibangun, program pelatihan, kompensasi, dan pengalihan mata pencaharian bagi komunitas terdampak wajib disiapkan. Infrastruktur ke air bersih dan pengelolaan limbah juga harus diperkuat agar tanggul tidak sekadar “membungkus” masalah sanitasi.
Keraguan soal pendanaan dan tata kelola
Dalam kondisi fiskal yang menantang, pemerintah didesak melibatkan pihak ketiga: pemerintah daerah, swasta, hingga investor asing. Namun keterlibatan itu menimbulkan pertanyaan soal transparansi tender, pembagian risiko, dan mekanisme pengawasan agar kepentingan publik tidak kalah dari proyek komersial berskala besar. Lembaga riset dan LSM meminta definisi teknis dan scope proyek dijelaskan lebih gamblang agar publik bisa menilai cost-benefit secara rasional.
Kesimpulan: sebuah pilihan yang kompleks
Seawall berskala Jawa menawarkan satu jalur mitigasi yang kuat terhadap ancaman laut—tetapi bukan obat mujarab. Untuk menjadi efektif dan adil, proyek ini harus berjalan paralel dengan kebijakan pengurangan ekstraksi air tanah, perbaikan sanitasi dan pengelolaan sungai, hingga kebijakan tata ruang yang mencegah pembangunan rentan banjir. Tanpa itu, tembok laut besar bisa saja memperpanjang masalah sosial dan ekologis, bukan menutupinya.
About the Author
