
SpesialBerita,- Gedung Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro mengalami kerusakan serius setelah sebagian plafonnya ambruk akibat hujan deras disertai angin kencang, Selasa (23/12/2025). Peristiwa tersebut sontak menyita perhatian publik lantaran gedung yang ambruk baru berusia sekitar dua tahun sejak diresmikan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, bagian atap yang runtuh berada di sisi selatan gedung utama. Material plafon dan rangka atap dilaporkan jatuh berserakan ke area dalam ruangan, menciptakan kerusakan cukup signifikan. Beruntung, saat kejadian berlangsung tidak ada aktivitas rapat atau kegiatan kedewanan sehingga tidak menimbulkan korban jiwa.
Ketua DPRD Bojonegoro, Abdullah Umar, membenarkan kejadian tersebut. Ia menyebutkan bahwa insiden terjadi saat hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Kota Bojonegoro.
“Benar, kejadian itu terjadi saat hujan deras dan angin kencang. Alhamdulillah tidak ada korban karena ruangan sedang tidak digunakan,” ujar Umar saat dikonfirmasi, Rabu (24/12).
Kerusakan Capai Puluhan Meter Persegi
Menurut keterangan awal, area plafon yang runtuh diperkirakan mencapai ukuran sekitar 25 meter panjang dan 5 meter lebar. Kerusakan tersebut membuat sebagian ruang paripurna tidak bisa digunakan sementara waktu demi alasan keselamatan.
Petugas langsung melakukan pengamanan area dengan memasang pembatas untuk mencegah akses masuk ke lokasi yang terdampak. Pemeriksaan awal juga dilakukan untuk memastikan tidak ada struktur lain yang berpotensi membahayakan.
Peristiwa ini pun memicu perhatian publik lantaran gedung DPRD Bojonegoro diketahui baru diresmikan pada awal tahun 2023. Artinya, usia bangunan tersebut belum genap dua tahun ketika mengalami kerusakan cukup serius.
Anggaran Pembangunan Disorot Publik
Gedung DPRD Bojonegoro diketahui dibangun dengan anggaran mencapai Rp 77,8 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Nilai proyek yang cukup besar tersebut kini menjadi sorotan setelah terjadinya insiden ambruknya plafon.
Sejumlah pihak mempertanyakan kualitas konstruksi, perencanaan teknis, hingga pengawasan proyek saat pembangunan berlangsung. Masyarakat pun ramai-ramai menyuarakan kekhawatiran melalui media sosial, mempertanyakan standar keselamatan gedung publik yang semestinya dibangun untuk jangka panjang.
“Kalau baru dua tahun sudah rusak seperti ini, tentu wajar kalau publik mempertanyakan kualitas bangunannya,” ujar salah satu warga Bojonegoro yang enggan disebutkan namanya.
DPRD Akan Panggil Dinas Terkait
Menanggapi kejadian tersebut, Ketua DPRD Bojonegoro menyatakan pihaknya akan segera memanggil instansi terkait untuk meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro akan diminta menjelaskan penyebab kerusakan serta langkah tindak lanjut yang akan diambil.
“Kami akan meminta penjelasan secara detail, termasuk hasil kajian teknis terkait penyebab ambruknya plafon. Apakah murni faktor cuaca ekstrem atau ada persoalan konstruksi,” tegas Umar.
Ia juga menambahkan bahwa keselamatan pegawai dan masyarakat menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, penggunaan ruang paripurna akan ditunda hingga proses pemeriksaan dan perbaikan selesai dilakukan.
Jadi Sorotan Publik dan Evaluasi Proyek Pemerintah
Kejadian ini menambah daftar sorotan terhadap kualitas proyek infrastruktur pemerintah daerah. Masyarakat berharap kejadian serupa tidak terulang, terutama pada bangunan publik yang seharusnya memenuhi standar keamanan tinggi.
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa insiden ini perlu dijadikan momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan proyek pemerintah, mulai dari tahap perencanaan, lelang, hingga pelaksanaan di lapangan.
“Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci. Proyek bernilai besar harus diawasi secara ketat agar uang rakyat benar-benar menghasilkan bangunan yang berkualitas dan aman,” ujar seorang pengamat infrastruktur di Jawa Timur.
Menunggu Hasil Investigasi Resmi
Hingga kini, pihak berwenang masih melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan penyebab pasti runtuhnya plafon gedung DPRD Bojonegoro. Hasil investigasi tersebut nantinya akan menjadi dasar penentuan langkah hukum maupun teknis selanjutnya.
Masyarakat pun berharap agar kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah agar lebih serius dalam menjaga mutu pembangunan, terlebih pada fasilitas publik yang menjadi simbol pelayanan kepada rakyat.
1 thought on “Proyek Rp 77,8 Miliar Ambruk! Atap Gedung DPRD Bojonegoro Runtuh”