SpesialBerita,- Polemik mengenai isu ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo kembali mencuat ke ruang publik dan kini memasuki babak baru. Kali ini, nama Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ikut diseret dalam pusaran isu tersebut. Tuduhan yang beredar di media sosial menyebut SBY sebagai pihak yang berada di balik narasi ijazah palsu Jokowi, sebuah klaim yang langsung menuai reaksi keras dari Partai Demokrat.
Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat (NTB), Letkol Inf (Purn) I Made Rai Edi Astawa, menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak berdasar dan berpotensi mencemarkan nama baik tokoh nasional. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat yang telah melayangkan somasi kepada sejumlah akun media sosial yang menyebarkan tuduhan tersebut.
“Hingga saat ini, yang bersangkutan belum menunjukkan itikad baik dengan meminta maaf secara terbuka, meskipun sudah diberikan kesempatan,” ujar Made Rai dalam keterangannya, Minggu (4/1).
Somasi Dilayangkan, Jalur Hukum Jadi Opsi
DPP Partai Demokrat diketahui telah mengirimkan somasi kepada pemilik akun TikTok bernama Sudiro Wi Budhius M Piliang. Akun tersebut mengunggah video yang menuding SBY sebagai dalang di balik isu ijazah palsu mantan Presiden Jokowi.
Dalam unggahannya, Budhius secara terang-terangan menyebut SBY tidak bermain bersih dalam dinamika politik nasional. Ia bahkan menuding isu ijazah digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan Jokowi agar tidak berperan sebagai “king maker” dalam Pemilihan Presiden 2029.
Bagi Partai Demokrat, tuduhan tersebut dinilai sangat serius dan tidak dapat dibiarkan. Made Rai menegaskan, somasi merupakan langkah awal sebelum menempuh jalur hukum yang lebih tegas.
“Kalau tidak ada klarifikasi atau permintaan maaf, maka langkah hukum akan menjadi pilihan yang realistis. Ini demi menjaga kehormatan dan integritas Pak SBY,” tegasnya.
Demokrat NTB: Tuduhan Tidak Berdasar dan Menyesatkan
DPD Partai Demokrat NTB menilai tudingan tersebut tidak hanya menyerang pribadi SBY, tetapi juga mencederai etika politik dan demokrasi. Menurut Made Rai, SBY selama ini dikenal sebagai negarawan yang menjunjung tinggi proses demokrasi dan supremasi hukum.
Ia menilai narasi yang berkembang di media sosial cenderung menggiring opini publik tanpa dasar fakta yang jelas. Lebih jauh, isu semacam ini dikhawatirkan dapat memperkeruh suasana politik nasional dan memecah belah masyarakat.
“Perbedaan pandangan politik itu wajar, tetapi menyebarkan tuduhan tanpa bukti adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi,” ujarnya.
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mengemuka
Isu mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo sebenarnya bukan hal baru. Narasi tersebut telah berulang kali muncul sejak masa kampanye hingga setelah Jokowi menjabat sebagai presiden. Namun, berbagai klarifikasi dan pernyataan resmi telah disampaikan, baik oleh institusi pendidikan terkait maupun pihak pemerintah.
Meski demikian, isu tersebut terus dihidupkan kembali di ruang digital, terutama menjelang momentum politik besar. Masuknya nama SBY dalam narasi tersebut menambah kompleksitas persoalan dan memunculkan spekulasi adanya motif politik di balik penyebaran isu.
Dimensi Hukum dan Etika Digital
Pakar komunikasi politik menilai, kasus ini mencerminkan tantangan besar dalam era digital, di mana media sosial sering menjadi ruang subur bagi disinformasi dan fitnah. Tuduhan yang dilontarkan tanpa bukti kuat tidak hanya berimplikasi secara politik, tetapi juga hukum.
Dalam konteks hukum Indonesia, penyebaran informasi yang mencemarkan nama baik dapat dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) maupun ketentuan pidana lainnya. Langkah somasi yang diambil Partai Demokrat dinilai sebagai upaya memberikan ruang klarifikasi sebelum proses hukum ditempuh.
Demokrat Tegaskan Sikap Politik
Partai Demokrat menegaskan bahwa mereka tidak memiliki kepentingan untuk menyerang Jokowi melalui isu pribadi. Sebaliknya, partai berlambang bintang mercy itu menyatakan fokus pada konsolidasi internal dan persiapan menghadapi agenda politik ke depan secara terbuka dan konstitusional.
“Pak SBY tidak pernah mengajarkan politik adu domba atau politik fitnah. Yang beliau tekankan adalah adu gagasan dan program,” kata Made Rai.
Pernyataan ini sekaligus menjadi bantahan atas narasi bahwa SBY terlibat dalam manuver politik tersembunyi untuk melemahkan tokoh tertentu.
Dampak terhadap Iklim Politik Nasional
Pengamat menilai polemik ini dapat menjadi ujian bagi kedewasaan demokrasi Indonesia. Jika tidak dikelola dengan baik, isu semacam ini berpotensi menurunkan kualitas diskursus publik dan memperkuat politik identitas maupun politik kebencian.
Sebaliknya, penanganan yang tegas dan berbasis hukum diharapkan dapat menjadi preseden positif dalam menjaga ruang publik yang sehat dan bertanggung jawab.
Penutup
Tudingan terhadap Susilo Bambang Yudhoyono sebagai dalang isu ijazah palsu Jokowi menandai eskalasi baru dalam dinamika politik digital Indonesia. Partai Demokrat, melalui DPP dan didukung oleh DPD Demokrat NTB, memilih jalur hukum sebagai respons atas tuduhan yang dinilai mencemarkan nama baik dan tidak berdasar.
Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa kebebasan berekspresi harus diimbangi dengan tanggung jawab, terutama di tengah iklim politik yang semakin dinamis. Publik kini menanti langkah lanjutan, apakah polemik ini akan berakhir dengan klarifikasi atau berlanjut ke ranah hukum.
About the Author
