SpesialBerita,- Situasi politik dan keamanan di Iran kembali menjadi sorotan dunia internasional setelah gelombang unjuk rasa antipemerintah meluas di berbagai wilayah. Di tengah meningkatnya ketegangan tersebut, Kedutaan Besar Prancis di Iran mengambil langkah antisipatif dengan menarik sejumlah stafnya dari Teheran.
Laporan media Prancis yang mengutip berbagai sumber diplomatik, sebagaimana dilansir Anadolu Agency dan AFP pada Selasa (13/1/2025), menyebutkan bahwa staf non-esensial Kedutaan Besar Prancis telah meninggalkan Iran sejak akhir pekan lalu. Keputusan ini diambil di tengah eskalasi aksi protes yang diwarnai kerusuhan dan kekerasan.
Staf Non-Esensial Ditarik dari Teheran
Menurut laporan tersebut, para staf Kedutaan Besar Prancis yang meninggalkan Iran bukanlah personel inti diplomatik, melainkan staf non-esensial. Mereka dilaporkan meninggalkan Teheran secara bertahap pada Minggu (11/1) dan Senin (12/1) waktu setempat.
Meski demikian, tidak ada keterangan resmi mengenai jumlah pasti staf yang telah dievakuasi. Secara umum, sebuah kedutaan besar asing di Teheran biasanya diisi sekitar 30 staf ekspatriat, didukung oleh belasan pegawai lokal. Penarikan sebagian staf ini dinilai sebagai langkah pencegahan guna menjamin keselamatan personel diplomatik di tengah situasi yang tidak menentu.
Hingga kini, pihak Kedutaan Besar Prancis belum mengeluarkan pernyataan resmi secara terbuka terkait alasan detail maupun rencana lanjutan dari keputusan tersebut.
Protes Berawal dari Tekanan Ekonomi
Gelombang protes yang kini mengguncang Iran berawal dari keluhan ekonomi. Aksi unjuk rasa pertama kali pecah pada 28 Desember di kawasan Grand Bazaar Teheran, pusat perdagangan tradisional yang menjadi urat nadi ekonomi ibu kota.
Para demonstran, yang mayoritas terdiri dari pedagang dan pemilik toko, memprotes memburuknya kondisi ekonomi nasional. Salah satu pemicu utama adalah anjloknya nilai mata uang Rial Iran, yang mengalami depresiasi tajam dan berdampak langsung pada daya beli masyarakat.
Dalam waktu singkat, protes tersebut menyebar ke berbagai kota lain dan tidak lagi terbatas pada isu ekonomi semata.
Berubah Menjadi Gerakan Politik Lebih Luas
Seiring berjalannya waktu, unjuk rasa berkembang menjadi gerakan yang lebih luas, dengan tuntutan yang menyasar pemerintahan teokratis Iran yang telah berkuasa sejak Revolusi Islam 1979.
Para demonstran menyuarakan kekecewaan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang dinilai stagnan. Aksi massa ini pun menjadi salah satu tantangan paling serius bagi pemerintahan Iran dalam beberapa tahun terakhir.
Di sejumlah wilayah, aksi protes dilaporkan berujung kerusuhan, bentrokan dengan aparat keamanan, serta aksi perusakan fasilitas umum. Meski situasi disebut semakin tegang, pemerintah Iran belum merilis data resmi mengenai jumlah korban jiwa maupun luka-luka akibat rangkaian kerusuhan tersebut.
Tuduhan Campur Tangan Asing
Pemerintah Iran menanggapi gelombang protes ini dengan menuding adanya campur tangan asing. Otoritas Teheran menilai aksi demonstrasi tersebut ditunggangi oleh pihak luar yang berupaya menciptakan instabilitas nasional.
Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, secara terbuka menuduh Amerika Serikat dan Israel sebagai pihak yang berada di balik kerusuhan. Ia menyatakan bahwa kedua negara tersebut berupaya “menebar kekacauan dan ketidakstabilan” di Iran dengan memprovokasi aksi protes.
Tuduhan ini sejalan dengan narasi lama pemerintah Iran yang kerap menyalahkan kekuatan asing atas gejolak domestik, terutama ketika aksi protes berskala besar terjadi.
Respons Komunitas Internasional
Keputusan Prancis menarik staf non-esensial dari Teheran menunjukkan bahwa komunitas internasional memantau situasi Iran dengan serius. Langkah tersebut umumnya diambil ketika risiko keamanan dinilai meningkat, meski belum mencapai tahap evakuasi total.
Belum ada laporan mengenai negara lain yang secara resmi melakukan penarikan staf kedutaan. Namun, sejumlah negara disebut telah meningkatkan kewaspadaan dan memperbarui panduan perjalanan bagi warganya yang berada di Iran.
Penarikan staf diplomatik ini juga mencerminkan kekhawatiran terhadap potensi eskalasi konflik internal, yang bisa berdampak pada stabilitas kawasan Timur Tengah secara lebih luas.
Iran di Persimpangan Jalan
Gelombang protes yang terjadi kali ini kembali menempatkan Iran di persimpangan jalan antara stabilitas dan perubahan. Di satu sisi, pemerintah berupaya mempertahankan kontrol dan menegaskan kedaulatan nasional. Di sisi lain, tekanan ekonomi dan ketidakpuasan publik terus meningkat.
Situasi ini menjadi ujian besar bagi kepemimpinan Presiden Masoud Pezeshkian, terutama dalam mengelola krisis tanpa memperburuk citra Iran di mata dunia internasional.
Bagi negara-negara asing, termasuk Prancis, langkah antisipatif seperti penarikan staf non-esensial dipandang sebagai upaya menjaga keselamatan tanpa mencampuri urusan domestik Iran secara langsung.
Kesimpulan
Aksi demonstrasi besar-besaran yang mengguncang Iran telah memicu reaksi diplomatik dari sejumlah negara, salah satunya Prancis. Penarikan staf non-esensial Kedutaan Besar Prancis dari Teheran menjadi sinyal bahwa situasi keamanan di Iran tengah berada dalam fase rawan.
Meski belum ada indikasi evakuasi penuh atau penutupan kedutaan, langkah ini menegaskan meningkatnya kewaspadaan terhadap potensi eskalasi kerusuhan. Ke depan, perkembangan situasi Iran akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah merespons tuntutan publik serta sejauh mana stabilitas dapat dipulihkan tanpa memperbesar konflik.
About the Author
