SpesialBerita,- Polemik mengenai kondisi pasokan listrik di Aceh pascabencana banjir dan longsor masih menjadi sorotan tajam publik hingga pekan ini. Berbagai pernyataan pemerintah, terutama klaim oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, menuai kritik keras dari masyarakat, anggota DPR, hingga Ombudsman RI karena disinyalir tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Klaim bahwa “97 persen wilayah Aceh telah teraliri listrik kembali” telah menyebar luas setelah disampaikan Bahlil saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau lokasi terdampak bencana beberapa waktu lalu. Pernyataan ini kemudian diperdebatkan publik dan media karena berdasarkan data terbaru justru menunjukkan gambaran yang sangat berbeda.
Pemulihan Listrik Belum Maksimal
Berbeda dengan angka optimis yang disampaikan oleh Menteri ESDM, laporan terkini dari pemerintah dan media menunjukkan bahwa sistem listrik di Aceh justru baru pulih sekitar 36 persen per 11 Desember 2025. Data ini mencerminkan progress yang jauh dari klaim puluhan persen yang sering disebut sebelumnya.
Hingga saat ini, banyak wilayah, terutama daerah terdampak berat seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Bener Meriah masih mengalami gangguan pasokan listrik yang signifikan. Bahkan, beberapa wilayah seperti Banda Aceh dan Aceh Besar, menurut foto dan laporan visual, masih mengalami pemadaman listrik yang berkepanjangan.
Penyebab utamanya adalah kerusakan parah pada infrastruktur transmisi listrik, termasuk putusnya jaringan SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi) dan rusaknya gardu distribusi listrik akibat banjir dan longsor. Akses jalan yang terputus serta hambatan logistik juga memperlambat mobilisasi tim teknis PLN dan material perbaikan.
Perbedaan Angka 93–97% vs 36%
Polemik tambah menyulut ketika angka “93–97 persen pemulihan sistem kelistrikan Aceh” tersebar di media sosial dan beberapa pemberitaan. Klaim angka tinggi ini awalnya muncul dari laporan internal pemerintah kepada Presiden dan disampaikan oleh Bahlil dalam kunjungannya ke Aceh.
Namun, sejumlah pihak, termasuk Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), kemudian memberi penjelasan bahwa angka 93 persen yang dimaksud merujuk pada pemulihan sistem kelistrikan utama — seperti pembangkit, transmisi utama, dan gardu induk — bukan jumlah rumah tangga yang sudah kembali mendapatkan listrik. Menurut mereka, perbedaan angka ini muncul karena interpretasi data yang berbeda antara sistem dan distribusi di lapangan.
Penjelasan ini memperlihatkan bahwa meskipun sebagian besar infrastruktur inti mungkin telah berhasil direkonstruksi, distribusi listrik ke konsumen akhir masih jauh dari selesai karena jaringan menengah dan gardu kecil banyak yang rusak atau belum tersentuh tim perbaikan.
Reaksi Publik dan Kritik Terhadap Pemerintah
Kondisi ini memicu reaksi keras dari masyarakat Aceh dan tokoh publik. Banyak warga mengeluhkan pemadaman yang berkepanjangan dan menilai bahwa klaim pemerintah cenderung mendramatisasi perbaikan untuk “berita baik” kepada pusat, meski realitasnya masih jauh dari ideal.
Beberapa anggota DPR RI bahkan mendesak agar pemerintah menyampaikan data yang akurat kepada Presiden tanpa menutupi fakta lapangan agar kebijakan yang diambil bisa lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. Kritikan ini mencerminkan kekhawatiran bahwa data yang kurang akurat justru dapat merugikan, bukan membantu proses pemulihan.
Ombudsman RI juga ikut bersuara, menekankan pentingnya informasi yang akurat dan faktual, terutama pada masa krisis. Mereka menyatakan bahwa laporan yang terlalu optimistis namun tidak mencerminkan kondisi sebenarnya justru dapat menimbulkan kebingungan, menurunkan kepercayaan publik, dan berdampak pada upaya mitigasi bencana secara umum.
Upaya Pemerintah dan PLN dalam Pemulihan Listrik
Meskipun menghadapi kritik, pemerintah bersama PT PLN (Persero) memastikan bahwa upaya pemulihan listrik terus berjalan intensif. PLN telah mengerahkan tim teknisi, material darurat, dan dukungan logistik termasuk bantuan alat berat dan transportasi melalui udara untuk mempercepat pemasangan kembali jaringan transmisi yang rusak.
Presiden Prabowo Subianto sendiri menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Aceh atas gangguan listrik yang masih berlangsung dan menegaskan bahwa pemerintah bekerja secara optimal untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak bencana. Ia juga berkomitmen untuk terus mendukung percepatan pemulihan secara menyeluruh.
Dampak bagi Warga dan Tantangan di Lapangan
Pemadaman listrik yang berkepanjangan memiliki dampak sosial ekonomi yang signifikan:
- Aktivitas ekonomi masyarakat melemah karena banyak usaha yang bergantung pada listrik tidak bisa berjalan optimal.
- Pendidikan dan fasilitas umum terhambat karena minimnya penerangan dan akses teknologi.
- Infrastruktur lain yang bergantung pada listrik seperti telekomunikasi juga mengalami hambatan signifikan, memperlambat komunikasi hingga pencarian bantuan.
Sejumlah wilayah masih mengandalkan generator set (genset) swasta atau bantuan untuk kebutuhan dasar, sementara tim perbaikan terus bekerja di titik-titik kritis.
Antara Klaim vs Realita
Polemik listrik Aceh pascabencana menunjukkan betapa pentingnya penyampaian informasi yang akurat dan transparan dalam situasi darurat. Meski pemerintah mengklaim progres signifikan pada infrastruktur utama listrik, data terbaru menunjukkan bahwa distribusi listrik ke masyarakat luas masih jauh dari sempurna, dengan tingkat pemulihan di kisaran puluhan persen saja.
Kritik publik, anggota DPR, dan Ombudsman RI mencerminkan kekhawatiran bahwa klaim yang terlalu optimistis tanpa konfirmasi lapangan yang kuat dapat memicu kekecewaan dan mengurangi kepercayaan publik. Di sisi lain, upaya keras pemerintah dan PLN dalam perbaikan jaringan listrik tetap menjadi fokus utama demi memulihkan kehidupan normal di Aceh secepat mungkin.
About the Author
1 thought on “Listrik Aceh Pasca Banjir dan Longsor Sudah 90% ?”